AKSI 9 tahun Evaluasi Kinerja SBY yang gagal

Aksi BEM BSI dengan BEM-SI yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2013 di Istana presiden berjalan cukup kondusif pada awalnya, aksi di mulai pada pukul 10.00 dengan jumlah peserta mencapai lebi dari 600 masa aksi. aksi dimulai dengan LongMarch dari patung kuda menuju istana negara.

ada 9 tuntutan tentang 9 tahun evaluasi kepemimpinan SBY oleh aliansi BEM-SI, diantaranya adalah :

1. Mega Skandal Kasus Korupsi yang Menjamah hingga ke Benteng Terakhir Penjaga Konstitusi. Korupsi di Tubuh MK, Direktorat Jenderal Pajak,skandal Bank Century yang belum selesai ditangani KPK, BPK, dan PPATK merugikan keuangan negara Rp 6.7 Triliun, korupsi Wisma Atlet SEA Games di Palembang ditemukan ratusan transaksi mencurigakan oleh PPATK. Kerugian keuangan negara belum terakumulasi dengan tepat dikarenakan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi diperkirakan mencapai Rp 3.2 Milliar hingga Korupsi Kemendiknas yang melibatkan Muhammad Sofyan mantan Irjen Kemendiknas bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Negara dirugikan sebesar Rp 13 Milliar.
2. Kasus lemahnya perlindungan TKI yang terjadi di beberapa negara tujuan. Indonesia melanggar UN Migrant Workers dan pasal 28A dan 28D UUD 1945
3. Kasus carut marutnya proses SNMPTN tahun 2011 dengan ditandai oleh banyaknya calon mahasiswa baru yang tidak mampu membayar uang masuk kuliah.
4. APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.313 Triliun kemungkinan akan mengalami defisit sebesar 2.1% atau Rp 151.1 Triliun. Hal ini diakibatkan oleh belanja dan subsidi yang mendesak oleh pemerintah pusat.

5.  Kelambanan SBY merespons peristiwa Bersejarah di tubuh MK telah menghilangkan alasan kegentingan memaksa sebagai dalil keabsahan sebuah perppu. Dengan disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. implementasi perrpu juga membutuhkan waktu lama, maka Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ad hoc harus menjadi Pijakan Moral yang utuh untuk Perbaikan dan pengawasan Mahkamah Konstitusi.

6.      Untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional sesuai dengan amanah UUD 1945 yang harus dipertahankan, pemerintah harus segera memutuskan  status kontrak blok SIAK dan Blok Mahakam melalui penerbitan PP atau Kepmen secara terbuka paling lambat 31 Desember 2013. Selain itu, pemerintah juga harus menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai operator blok Mahakam sejak April 2017 dan Khusus mengenai Blok SIAK, yang akan berakhir 2013 ini, perusahaan yang akan bekerjasama dengan BUMD harus memiliki komitmen untuk memberi ruang kepada masyarakat Riau untuk mendapatkan akses pekerjaan dan alih penerapan teknologi perminyakan. Ini penting untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional di Riau yang mampu mengelola ladang minyaknya sendiri di dalam negeri.

7. China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) telah membuktikan bahwa ada banyak UMKM yang harus gulung tikar akibat kalah bersaing dari segi harga dan varian produk. Kemudian ada 40.000 orang di PHK di Jawa Barat karena CAFTA. Ditemukan pula barang-barang China yang masuk secara illegal. Pemerintah harus mampu memperbaiki infrastruktur dan suprastruktur di internal.
8. Kebijakan BBM bersubsidi sangat mengacaukan kondisi bangsa ini. Pemerintah justru merubah perilaku masyarakat menjadi lebih konsumtif dan tidak memikirkan manifesto SDA untuk generasi mendatang. Disamping itu pemerintah juga tidak memiliki kapasitas secara anggaran karena pemerintah harus mengeluarkan Rp 80 triliun/tahun untuk mensubsidi BBM. Oleh karena itu solusi yang tepat adalah dengan mengalokasikan anggaran subsidi BBM kepada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau ketenagakerjaan. 
   
9. Dengan adanya indikasi Penyalahgunaan pejabat public dalam menggunakan Amanahnya, dengan in pula kami menagih Integritas Pejabat Publik untuk mentaati kode etik yang telah disepakati bersama dan kami menuntutu pula untuk segera Tuntaskan reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan hingga akar-akarnya

Berdasarkan 9 poin di atas. Kita dapat melihat bagaimana pemerintahan SBY menyimpan begitu banyak kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia sampai detik ini. Permasalahan yang ada memang bukan hanya lahir dari tahun 2013, akan tetapi ini sudah menjadi embrio semenjak tahun 2004. Kondisi seperti ini harus segera di revitalisasi dengan memperhatikan komposisi cabinet yang tidak sehat. SBY sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan harusnya berani mengambil sikap untuk melakukan rotasi di dalam tubuh menteri-menterinya. Kepercayaan ini diamini oleh masyarakat karena sudah ada beberapa menteri yang mendapatkan rapor merah dari UKP4. Derasnya pemberitaan media seharusnya menjadi bahan dasar agar SBY dapat lebih tangguh mengelola Negara ini. SBY juga perlu mengatur posisi tawar Indonesia di mata dunia dari berbagai sektor. Indonesia kini dapat dibilang minim prestasi di kancah Internasional. Oleh karena itu kita perlu mendorong agar pemerintahan kita jauh dari yang namanya kleptokrasi agar kita dapat menyongsong cita-cita Negara sebagaimana dijelaskan pada pembukaan UUD 1945.

Aksi mulai tak terkendali sejak pukul 18.00, pihak polisi mulai membubarkan paksa para mahasiswa, beberapa mahasiswa di tangkap untuk dimintai keterangan, dan ada beberapa mahasiswa yg menjadi korban akibat bentrokan yang terjadi dengan pihak aparat.

(Menkominfo BEM BSI)